RUPS Tahunan PT Kini Wajib Akta Notaris dan Dilaporkan ke SABH: Ketentuan Baru Permenkum 49 Tahun 2025 dan Sanksinya

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum 49 Tahun 2025) menghadirkan perubahan penting terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan bagi Perseroan Terbatas (PT). Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah kewajiban pelaporan hasil persetujuan laporan tahunan yang telah disahkan dalam RUPS kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

 

Melalui aturan baru ini, setiap Perseroan Terbatas tidak hanya wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagai forum pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham, tetapi juga wajib melaporkan hasil persetujuan laporan tahunan tersebut secara elektronik melalui SABH. Kewajiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan administrasi badan hukum di Indonesia.

 

Penerapan Permenkum 49 Tahun 2025 menandai perubahan signifikan dalam tata kelola perusahaan. Jika sebelumnya hasil RUPS lebih berfokus pada kebutuhan internal perseroan, kini hasil persetujuan laporan tahunan RUPS menjadi objek pelaporan resmi kepada negara. Dengan demikian, RUPS Tahunan PT tidak lagi hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan pemegang saham, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan korporasi yang terintegrasi melalui SABH.

 

 

Perubahan Penting dalam Ketentuan RUPS Tahunan 

 

1. Laporan Tahunan Wajib Disetujui Melalui RUPS

 

Berdasarkan Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah terlebih dahulu ditelaah oleh dewan komisaris. Penyampaian laporan tersebut harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku perseroan.

 

Ketentuan ini mempertegas fungsi RUPS sebagai forum tertinggi pemegang saham dalam memberikan persetujuan atas kinerja dan pertanggungjawaban direksi selama satu tahun buku.

 

2. Persetujuan RUPS Wajib Dituangkan dalam Akta Notaris

 

Salah satu perubahan yang paling signifikan dalam Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 adalah kewajiban menuangkan persetujuan laporan tahunan ke dalam akta notaris. Sebelumnya, banyak perseroan hanya menyimpan risalah RUPS sebagai dokumen internal perusahaan.

 

Secara hukum, akta notaris merupakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban pembuatan akta notaris atas persetujuan laporan tahunan memberikan kepastian hukum terhadap keputusan RUPS sekaligus meminimalkan potensi sengketa mengenai keabsahan keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham.

 

3. Hasil RUPS Harus Dilaporkan ke SABH

 

Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 juga mewajibkan direksi melalui notaris untuk menyampaikan hasil persetujuan laporan tahunan kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lambat 30 hari sejak akta notaris ditandatangani.

 

Ketentuan ini menunjukkan adanya perluasan fungsi pengawasan negara terhadap kepatuhan administrasi Perseroan Terbatas. Jika sebelumnya hasil RUPS hanya memiliki konsekuensi internal bagi perusahaan dan pemegang saham, kini hasil RUPS juga menjadi bagian dari sistem administrasi badan hukum yang diawasi pemerintah. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, kewajiban pelaporan tersebut bertujuan menciptakan tertib administrasi, meningkatkan transparansi korporasi, serta memastikan bahwa setiap perseroan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Baca juga:

Perbedaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

 

Apa Saja Isi Laporan Tahunan yang Harus Disetujui RUPS?

 

Permenkum 49 Tahun 2025 mengatur bahwa laporan tahunan yang diajukan kepada RUPS sekurang-kurangnya memuat:

• Laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan). 
• Laporan kegiatan perseroan. 
• Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). 
• Rincian permasalahan yang memengaruhi kegiatan usaha. 
• Laporan pengawasan dewan komisaris. 
• Identitas anggota direksi dan komisaris. 
• Informasi mengenai gaji, honorarium, dan tunjangan organ perseroan. 

 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa laporan tahunan tidak hanya berfokus pada kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga mencakup aspek tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

 

Baca juga:

Perubahan Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan dan RUPS dalam Permenkum 49/2025

 

 

Sanksi Jika Tidak Melaksanakan Kewajiban RUPS Tahunan

 

Dari perspektif hukum administrasi badan hukum, Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Perseroan Terbatas (PT) yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan hasil persetujuan laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Adapun bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:

• Teguran tertulis sebagai bentuk peringatan awal kepada perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai sanksi administratif lanjutan apabila kewajiban tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.

 

Pemblokiran akses SABH memiliki implikasi hukum yang signifikan karena sistem tersebut merupakan sarana utama dalam layanan administrasi badan hukum Perseroan Terbatas. Dalam kondisi akses SABH diblokir, perseroan akan mengalami hambatan dalam melakukan berbagai tindakan hukum korporasi, antara lain:

• Perubahan direksi dan/atau dewan komisaris
• Perubahan data pemegang saham
• Perubahan modal perseroan
• Perubahan anggaran dasar
• Pengajuan layanan administrasi badan hukum lainnya yang terkait dengan perseroan.

 

Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban RUPS Tahunan dan pelaporan hasil persetujuan laporan tahunan ke SABH berdasarkan Permenkum 49 Tahun 2025 menjadi aspek penting dalam menjamin kepastian hukum, kelancaran operasional, serta keberlanjutan aktivitas korporasi Perseroan Terbatas di Indonesia.

 

Baca juga:

Kewajiban Menyelenggarakan RUPS Tahunan Bagi Perusahaan Terbuka

 

Jasa Corporate Secretarial Terbaik untuk Mendukung Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan

 

Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam tata kelola RUPS Perseroan Terbatas. Kewajiban pengesahan laporan tahunan melalui RUPS, pembuatan akta notaris, serta pelaporan hasil RUPS ke SABH menjadikan proses administrasi perusahaan lebih transparan dan terpantau. Oleh karena itu, setiap perseroan perlu menyesuaikan prosedur internalnya agar terhindar dari sanksi administratif dan tetap dapat menjalankan aktivitas korporasi secara lancar.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kiki Setiawan & Partners Law Office hadir sebagai mitra hukum yang dapat memberikan pendampingan komprehensif kepada pelaku usaha dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Permenkum 49/2025. Jasa hukum yang dapat diberikan mencakup asistensi penyusunan dan review dokumen laporan tahunan, pendampingan dalam pelaksanaan RUPS, koordinasi dengan notaris, hingga pengurusan kepatuhan administratif melalui SABH.

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di:

P 📱 : +62 813 1488 2322 

T 📞 : +62 21 2963 8070 

E 📩 : mail@ksplaw.co.id

W ⚖ : www.ksplaw.co.id